Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga kini masih terus dikebut.

Sedianya, kereta cepat ini akan beroperasi pada 18 Agustus 2023 dan menjadi kado HUT ke-78 RI.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, operasional KCJB dipastikan akan mundur sekitar September 2023.

“Kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September, begitu siap semuanya juga segera dioperasikan,” kata Jokowi, Kamis (10/8/2023).

“Semakin cepat dioperasikan semakin baik karena kita tahu setiap hari kita ini hadapi kemacetan, tiap hari kita juga hadapi polusi,” sambungnya.

Baca Juga:  Kereta Cepat Hadapi Masalah Baru, Tiga Kontraktor Proyek Ogah Keluarkan Sertifikat Layak Operasi

Tiket disuntik APBN

Untuk kesekian kalinya, proyek KCJB kembali menggunakan APBN.

Dalam hal ini, penggunaan APBN ditujukan untuk tiket KCJB agar lebih murah dan terjangkau.

Bukan hanya KCJB, pemerintah juga akan memberikan subsidi kepada LRT Jabodebek, MRT, dan sejumlah transportasi lainnya.

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kerta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi, dilansir dari Antara.

Baca Juga:  Dokumen Ungkap 771 Pekerja Cina di Proyek Kereta Cepat, Sementara Pekerja Indonesia hanya 95 Orang

Menurutnya, subsidi itu akan diberikan melalui Public Service Obiligation (PSO) agar dapat meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan kepada publik.

Dengan adanya subsidi ini, maka tarif KCJB diusulkan sebesar Rp 250.000 untuk tiga tahun ke depan.

Janji tak gunakan APBN

Penggunaan APBN dalam proyek KCJB tersebut sebelumnya kerap disorot.

Sebab, pemerintah semula berkomitmen untuk tidak menggunakan uang APBN sedikit pun, melainkan dari investasi.

Pemerintah saat itu bahkan menyebut APBN lebih baik digunakan untuk membangun kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Baca Juga:  Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinilai Tak Layak Disubsidi, Bukan Kebutuhan Harian

Namun, proyek KCJB pada akhirnya menggunakan APBN karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan dana yang membengkak.

Proyek tersebut awalnya direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun.

Akan tetapi, kebutuhan dana tersebut membengkak hingga menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Pembengkakan kebutuhan dana itu juga dibarengi dengan kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19.

Sumber: Kompascom

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan