Menko PMK Minta Anies Percepat Pendataan Penerima Bansos Dari Tingkat RT-RW
IDTODAY.CO – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk mempercepat pendataan di tingkat RT dan RW terkait pemberian bantuan sosial (bansos) selama pandemi virus corona. Permintaan itu datang dari Menko PMK Muhadjir Effendy.
Ia menjelaskan bahwa percepatan ini harus dilakukan supaya data dari Pemprov tidak tumpang tindih dengan Kementerian Sosial (Kemensos), yang berujung dapat terhambatnya penyaluran bansos.
“Saya sedang akan bicara dengan Pak Gubernur, Pak Anies, bagaimana mempercepat data-data yang dari RT/RW ini segera masuk ke Kemensos. Sehingga nanti bisa segera diturunkan bantuan,” ujar Muhadjir dalam pernyataan persnya, Senin (4/5). Seperti dikutip dari kumparan (04/05/2020).
“Jadi jangan terlalu lama ditahan di instansi tertentu, apalagi kemudian datanya enggak ada. Sehingga enggak cocok antara yang mau kita bantu, karena sudah ada pembagian antara Pemprov dengan Kemensos ini,” sambungnya.
Selain dari percepatan pendataan, Muhadjir juga meminta agar data-data penerima bansos di tingkat RT-RW ini harus akurat. Seluruh ketua RT dan RW diminta betul-betul mendata warganya yang masuk kategori miskin dan rentan miskin sebagai penerima bansos.
“Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh. Apalagi mestinya juga dari pihak warga saya mohon kesadarannya, kalau memang dia sudah mampu dan ada warga lain yang lebih membutuhkan, tidak apa-apa itu dibagikan. Jangan sudah mampu merasa tidak mampu, nanti Tuhan bikin tidak mampu beneran,” ucap Muhadjir.
Bagi Muhadjir, banyaknya ketidakcocokan data dengan kondisi penerima bantuan menjadi alasan untuk terus menekankan pentingnya turun ke lapangan.
Proses klarifikasi dan pencocokan data ke lapangan penting diperlukan agar bansos benar-benar diterima oleh yang membutuhkan.
“Jadi jangan terlalu berpegang kaku terhadap data yang ada. Karena yang tahu persis siapa yang lebih membutuhkan itu RT RW. Karena itu saya senang sekali tiap mau ke lapangan pasti ada RT RW, ada relawan, ada dari kelurahan itu berarti di lapangan sangat kompak. Sehingga kita percaya betul dengan data yang dihimpun RT, RW, dan kelurahan,” kata Muhadjir.
“Karena itu saya mohon kerjasamanya RT/RW sampe pemerintah Provinsi DKI untuk datanya yang akurat sehingga betul-betul tepat sasaran,” tutupnya.[Aks]
