Bocornya Putusan MK Diduga Sengaja Dibuat untuk Jatuhkan Presiden Jokowi
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli ikut menanggapi pernyataan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengenai sistem Pemilu yang dirubah menjadi sistem proporsional tertutup.
Belum selesai di sana, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut memberikan komentar yang menurutnya hanya memperkeruh suasana dan menggiring opini.
“Denny indrayana dan SBY serta kubu mereka sedang menggiring opini dan membuat opini agar rakyat Indonesia tidak percaya pada lembaga yudikatif di negeri ini,” ujar Romli dikutip dari kanal YouTube Cokro TV pada Selasa (30/05/2023).
SBY yang mengatakan pergantian sistem Pemilu bisa menimbulkan chaos dan Denny yang mengatakan bahwa Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru karena menggunakan sistem tersebut menurutnya hanya memperburuk citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Secara tidak langsung, keduanya pun dianggap telah membuat publik semakin memandang buruk ke arah Jokowi karena dianggap telah mengintervensi Pemilu lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam hal ini, Presiden Jokowi dituduh mengintervensi lembaga yudikatif. Dibuatlah isu yang lagi ramai saat ini soal putusan MK soal sistem Pemilu yang katanya bocor,” ucapnya.
Sebagai informasi, SBY langsung memberikan komentar tak lama setelah Denny membocorkan informasi hasil putusan itu tanpa membongkar informannya.
SBY sendiri mengaitkan Pengajuan Kembali (PK) Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) dengan hasil keputusan sistem proposional tertutup itu.
“Saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yang akan diputus MK & PK Moeldoko di MA yang ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan & diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko,” kata SBY lewat akun Twitter-nya pada Minggu (28/05/2023).
SBY pun berpendapat bahwa pergantian sistem Pemilu yang mendadak ini dapat menimbulkan masalah baru dan cukup besar. Ia bahkan mempertanyakan kegentingan MK hingga berniat mengganti sistem Pemilu yang telah digunakan sejak lama.
“Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik,” ujar SBY.
Sumber: kontenjatim
