Ganjar Gagal di Jateng, Pengamat: Impian PDIP Hapus Kemiskinan Ekstrem Mustahil Diwujudkan
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza, mengatakan cita-cita PDIP yang ingin menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia mustahil diwujudkan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.
Pasalnya, kata Efriza, Ganjar tidak mampu mengentas kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Tengah. Pada dia menjabat gubernur dua periode di wilayah itu.
“Di Jawa Tengah saja gagal. Kemiskinan ekstrem pada 2022 misalnya, masih meliputi 19 daerah di Jawa Tengah,” kata Efriza, Sabtu (10/6).
Efriza menjelaskan selama sembilan tahun menjabat Gubernur Jateng, Ganjar masih menyisakan 1,97 jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Selain itu, tambahnya, hingga hari ini Ganjar tak pernah mengemukakan gagasannya kepada publik.
“Realitanya Ganjar belum punya visi-misi yang bisa dipelajari masyarakat. Lalu, bagaimana mau terwujud obsesi mengentas kemiskinan itu?” Efriza balik bertanya.
Karena itu, pengamat politik Citra Institute itu menduga pencapresan Ganjar tak akan berbuah manis untuk PDIP, khususnya dalam mengentas kemiskinan ekstrem 0 persen.
“Itu ambisi PDIP yang tak didasarkan realita. Apalagi jika itu dibebankan kepada Ganjar Pranowo,” tegas Efriza.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Dinsos Jateng) menyebutkan sebanyak 620.258 warga tergolong miskin ekstrem. Banyumas menjadi Kabupaten di Jateng dengan angka tertinggi yakni sebanyak 65.270 orang. Disusul Kebumen sejumlah 55.320 warga dan Kabupaten Magelang sebanyak 48.762 warga.
Data ini didapatkan setelah Dinsos Jateng selesai melakukan status verifikasi dan validasi (verval) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari 17 kabupaten.
“Status verval di 19 kabupaten PKE itu sudah 100 persen. Jumlahnya untuk 923 desa. Itu Anggota Rumah Tangga (ART) maupun Kepala Rumah Tangga (KRT) nya sudah 100 persen. ART miskin ekstrem ada 620.258 dan KRT-nya ada 194.281,” jelas Kepala Dinsos Jateng, Tegoch Hadi Nugroho, Kamis (8/6).
Sumber: tajukpolitik