Ekonom senior Rizal Ramli meragukan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal terwujud lantaran hingga kini tak ada investor yang menanamkan modal.
Sedangkan untuk pembangunan IKN Nusantara sendiri membutuhkan modal tak sedikit. Menurut Rizal Ramli dibutuhkan biaya proyek Rp 460 triliun untuk IKN. Biaya akan menjadi hampir dua kali lipat ketika proyek yang dirancang sesuai dengan harapan awal.
“Proyek ini pada dasarnya proyek mercusuar, yang manfaatnya kecil sekali untuk pengurangan ketimpangan di daerah-daerah, untuk kemajuan ekonomi, karena sifatrnya hanya bangunan fisik,” kata Rizal Ramli disitat Crosscheck, Senin (12/6).
Menurut dia, publik berkali-kali sudah dibohongi bahwa sudah banyak investor yang akan menanamkan modalnya di IKN. Padahal hingga kini data-data itu nihil adanya.
“Kita sudah dibohongi berkali-kali, katanya sudah banyak yang ingin investasi. Seperti UEA yang katanta mau investasi, enggak ada tuh. Softbank yang mau investasi bahwa sudah ke Jakarta dan menanamkan Rp 1.428 triliun, kagak ada tuh, bohong doang.”
“Angin surga palsu doang. Lalu di bawah pimpinan Perdana Menteri Tony Blair, bohong tuh enggak ada. Katanya Jepang mau investasi, sama saja,” katanya.
Rizal Ramli lantas mengungkap alasan mengapa hingga kini tak ada investor di IKN.
Menurut dia, hal ini terjadi karena proyek IKN tidak menarik dari segi bisnis oportunity.
Rizal pun heran ketika Presiden Jokowi kini mulai membujuk warga Singapura untuk pindah ke IKN.
Di mana mereka selama ini sudah biasa hidup nyaman dan tertata, tetapi diajak pindah ke ibu kota yang belum jelas ini.
Walaupun di satu sisi mereka diberikan berbagai iming-iming mulai dari bebas pajak, insentif, dan lain-lain.
“Awalnya katanya ini proyek sedikit pakai APBN, biar nanti investor yang masuk yang membiayai. Kenyataannya hari ini duit APBN semua,” katanya.
IKN Berpeluang Jadi Kota Satelit China
Rizal Ramli lantas menyoroti IKN yang tak visible namun tetap didorong oleh Presiden Jokowi. Menurutnya sikap ini hanya akan memboroskan anggaran saja.
Dia justru menduga bisa jadi IKN nantinya sebagai kota satelit China.
Apalagi China diketahui memiliki ambisi teritorial. Karena kosong, maka berpotensi akan diisi oleh China.
Rizal langsung menyinggung ketika Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang nampak pro China.
Proyek-proyek yang sebelumnya dibangun kemudian dibatalkan oleh pemerintah selanjutnya.
Mulai dari proyek kereta api cepat Kuala Lumpur-Johor, termasuk proyek kota Johor Forest City yang diperuntukkan bagi imigran-imigran China daratan.
Rizal Ramli lantas memberi masukan pada Jokowi. Menurut dia, mengatasi ketimpangan di daerah tak hanya bisa dilakukan lewat pembangunan IKN. Namun ada cara efektif yang pernah dilakukan oleh Habibie.
Yakni mengelurkan UU Desentralisasi. Ketika itu, dengan adanya UU tersebut, ratusan ribu pegawai pusat bisa ke daerah menutupi human resources yang kurang. Kemudian ada pula UU alokasi umum yang membagi subsidi dari pusat ke daerah.
“Ubah UU Alokasi Umum dan Khusus agar pemerataan. Ini agar daerah-daerah dapat tambahan 10 persen dari eksport revenue. Kemudian ubah pajaknya, kan saat ini semua daerah sama. Lalu kurangi pajak di Indonesia Timur, lihat hasilnya,” kata dia.
Sumber: tajukpolitik