Siap Terapkan New Normal, Presiden Jokowi Tiba-tiba Akui Pemerintah Belum Bisa Kendalikan Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal pada Selasa, (26/5/2020) pagi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.(FOTO: KOMPAS/Agus Suparto)

Presiden Joko Widodo tiba-tiba mengakui pemerintah belum bisa kendalikan virus corona saat semuanya telah disiapkan untuk terapkan new normal.

Sebelumnya, Jokowi memilih kebijakan new normal sebagai bagian dari berdamai dengan covid-19.

Pemerintah Indonesia siap untuk menerapkan new normal di berbagai wilayah di Indonesia.

Penerapan new normal tersebut berdasarkan kajian mendalam dari berbagai pakar.

Namun kini menjelang penerapan new normal di Indonesia Presiden Jokowi justru membuat pengakuan mengejutkan.

Presiden Jokowi atau Jokowi membuat pengakuan soal penanganan Virus Corona atau covid-19.

Secara terang-terangan, Jokowi mengakui Pemerintah belum bisa mengendalikan Virus Corona di semua wilayah.

“Karena kita tahu bahwa penyebaran covid sampai saat ini di Tanah Air memang belum semua provinsi wilayah bisa kita kendalikan,” kata Jokowi dikutip dari Tribunnews, Rabu (3/6/2020).

Baca: Sambut New Normal, Lokawisata Baturraden Siap Beroperasi dan Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Baca: Sambut New Normal, 1 Juta Vitamin C Dibagikan oleh PT Bintang Toedjoe ke Seluruh Pelosok Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran Virus Corona atau covid-19 di semua wilayah.

Oleh karena itu, kata presiden yang akrab disapa Jokowi itu, pelonggaran aktivitas masyarakat di tempat tempat publik akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan penilaian yang ketat.

“Pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat,” kata Presiden saat meninjau Masjid Istiqlal, Selasa (2/6/2020).

Pembukaan aktivitas di tempat tempat publik tersebut menurut Presiden harus berdasarkan perhitungan yang terukur.

Salah satunya dengan melihat tingkat penularan virus berdasarkan angka reproduksi covid-19 (R-nought).

“Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat.

Sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan,” tuturnya.

Namun demikian, Presiden berpesan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar agar menyiapkan protokol kesehatan pelaksanaan Salat di masjid tersebut.

“Tentu saja juga mulai saat ini tadi saya titip untuk disiapkan protokol kesehatan.

Sehingga nanti pada saat kita melaksanakan solat di masjid istiqlal ini semuanya aman dari covid,” kata Presiden.

Baca Juga:  Resmi, Presiden Jokowi Bubarkan 18 Tim Kerja, Badan, dan Komite

Baca: New Normal di Depan Mata, Namun Bali Belum Buka Pariwisata, Apa Alasannya?

Untuk pembukaan tempat ibadah di Masjid Istiqlal sendiri, menurut Presiden diserahkan sepenuhnya kepada Imam Besar Nasaruddin Umar.

“Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan.

Tadi saya mendapat informasi dari Prof Nasaruddin, Bapak imam besar bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka pada bulan Juli.

Tetapi keputusan nanti ada di bapak imam besar,” kata Jokowi.

Perintahkan Muhadjir Effendy dan Kemendikbud

Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait rencana penerapan new normal, khususnya di sektor pendidikan.

Muhadjir Effendy menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar menggodok secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (29/5/2020).

Dirinya mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa-grusu.

“Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu semateng mungkin,” ujar Muhadjir Effendy.

“Jadi Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak grusa-grusu,” imbuhnya.

Sependapat dengan saran presiden, Muhadjir Effendy menilai untuk sektor pendidikan memang harus mendapatkan perhatian khusus.

Ia menilai untuk penerapan new normal di sekolah masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya.

Terlebih yang dihadapi adalah anak-anak.

“Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan,” jelasnya.

Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terus mengkaji kemungkinan tersebut.

Karena seperti yang diketahui jika mengacu pada kalender pendidikan Indonesia, sekolah akan memasuki ajaran baru pada 13 Juli 2020.

Dirinya tidak ingin, sekolah justru menjadi klaster baru penyebaran Virus Corona.

Selain berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan mendapatkan sorotan buruk.

“Dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru dan kalau menjadi klaster baru nanti citranya nanti kurang bagus atau bahkan membahayakan karena ini menyangkut anak-anak,” pungkasnya.

Sumber: Tribunnewswiki

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan