Negara Menjadi Bangkrut Karena Mengurusi Rakyat (?)

Oleh: Ummu Hanan
Aktifis Muslimah

Wabah corona telah memberi warna tersendiri dalam kehidupan manusia hari ini. Tidak sedikit individu yang akhirnya menjadi sangat protektif terhadap diri dan keluarganya. Ada juga yang lebih santai dan menganggap wabah yang sekarang sedang menjadi momok itu adalah hal yang terlalu berlebihan.

Sebagian orang mengurung diri dalam rumah namun beberapa masih memilih beraktifitas seperti biasa. Berbeda cara dalam menyikapi wabah karena masing-masing mengembalikan kepada kemaslahatan dirinya.

Wabah tidaklah sama dengan penyakit. Jika penyakit, maka ia hanya mengena dan menyerang satu-dua orang manusia, adapun wabah sebarannya bisa mencakup satu wilayah negeri. Jelas dengan kondisi ini penyikapan atas wabah tentu berbeda dengan menyikapi penyakit.

Akan halnya corona, wabah ini tidak selayaknya dihadapi dengan paradigma sebatas penyakit, seperti dapat sembuh dengan sendirinya dengan istirahat yang cukup, banyak mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin. Penanganan atas sebuah wabah membutuhkan adanya peran strategis negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dari wabah. Peran negara ini ditopang juga oleh dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Bebeberapa negara telah berhasil menekan laju pertambahan penderita corona. Menengok negara yang sukses mengatasi pandemi corona di wilayah Asia adalah Singapura dan Korea Selatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dalam meredam penyebaran wabah corona adalah dengan melakukan konsolidasi antara departemen terkait seperti departemen kesehatan, transportasi, sosial dan ketenagakerjaan.

Atas keseriusan pemerintah Singapura ini, dari total 1000 kasus infeksi corona hanya terdapat 4 orang meninggal (termasuk 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia), dan 245 orang dinyatakan sembuh (kompas.com,03/04/20).

Setali tiga uang dengan Singapura, pemerintah Korea Selatan juga dinilai berhasil dalam menekan laju penyebaran wabah corona. Pemerintah Korea Selatan, meski tidak memberlakukan sistem lock down, menerapkan apa yang disebut sebagai social distancing, pemeriksaan kesehatan massal, dan transparansi publik. Rasio kesembuhan pasien corona di Korea Selatan mencapai 48% dengan tingkat kematian hanya 1,5% per 27 Maret 2020 (katadata.co.id,03/04/20). Dari Singapura dan Korea Selatan kita dapat melihat kesungguhan sebuah  negara melalui ragam kebijakan yang pro kepada keselamatan jiwa rakyat. Bagaimana halnya dengan Indonesia ?

Perkembangan kasus corona di Indonesia cukup signifikan. Per 4 April 2020 terkonfirmasi kasus positif corona sebanyak 2.092 kasus dengan 106 kasus baru dengan jumlah korban meninggal 191 orang (kompas.com,05/04/20).

Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk melakukan lock down dan lebih condong mengambil opsi social distancing atau karantina sosial.

Pertimbangan Indonesia belum atau tidak memberlakukan lock down adalah karena faktor ekonomi.  Konon membutukan biaya yang sangat besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat jika lock down diterapkan. “Kapasitas pemerintah untuk menanggung biaya (lock down) itu berat banget. Paling tidak mereka harus menyediakan untuk penanggulangan sisi kesehatan, social safety  net, industri, sama untuk penanganann COVID-19 dari segi ekonomi. Tapi kelihatannya anggaran untuk safety net ini masih kurang, kalau diberlakukan lock down pemerintah kelihatannya ngga sanggup,” ujar Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) (detik.com,05/04/20).

Terkait hal ini, anggota Komisi XI DPR RI Muhamad Misbakhun mengatakan bahwa buruh tani, perkebunan dan nelayan adalah salah satu yang paling rentan terkena dampak ekonomi dan karena itu bagi mereka diberikan uang makan oleh negara Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 sebulan selama tiga atau empat bulan ke depan. Selain itu pemerintah juga didorong untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengalokasian Dana Desa. Ajuan penggunaan Dana Desa yang ditransfer dilonggarkan hingga 70-80 persen untuk jaring pengaman sosial yang memeperkuat gotong royong sosial di pedesaan (kompas.com, 21/03/20).

Dana yang dibutuhakan dalam upaya penanganan covid-19 cukup besar. Disebutkan bahwa Pemerintah menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan virus corona sebesar Rp 405,1 triliun (liputan6.com,31/03/20).

Dana ini nantinya akan digunakan dalam bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, Rp 110 triliun untuk social safety net, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, dan Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Besarnya dana yang dibutuhkan menjadikan pemerintah merasa perlu untuk mengajak partisipasi masyarakat luas. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dari segi anggaran, pemerintah sebenarnya siap untuk mendukung proses percepatan penanganan pandemi virus corona di dalam negeri.

Adapun opsi penerimaan donasi ini dibuka untuk membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah (merdeka.com, 25/03/20). Selain itu, juga terdapat tawaran dana pinjaman darurat sebesar 50 miliar Dollar dari Dana Moneter Internasional (IMF) bagi negara berpenghasilan rendah maupun berkembang yang membutuhkan bantuan menangani virus corona. Dari jumlah tersebut sebesar 10 miliar Dollar akan dipinjamkan tanpa bunga bagi negara anggota termiskin melalui fasilitas pinjaman cepat (katadata.co.id,05/04/20).

Bagaimana  selayaknya kita menyikapi APBN yang difisit disebabkan adanya aktifitas mengurusi masalah keberlangsungan hidup rakyat.  Haruskah kita menyerahkan hidup-matinya rakyat ke tangan IMF dengan pinjaman yang jelas akan semakin menambah daftar panjang hutang negeri ini.  Adakah terminologi merugi atau “bangkrut” saat penguasa sedang berjibaku untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya.

Di dalam khazanah pemerintahan Islam, musibah wabah dan kekeringan serta krisis ekonomi pernah terjadi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin saat itu, yakni Khalifah Umar bin Khattab patut kita jadikan teladan.

Dikisahkan oleh Malik bin Aus seputar bagaimana Khalifah Umar mengayomi rakyatnya di masa sulit, Umar ra. biasa memberi makan seratus keluarga yang hidup di padang pasir yang datang kepada dirinya. Bagi penduduk yang belum berkesempatan datang akan dikirimi tepung, kurma dan lauk-pauk ke rumahnya. Hal ini terjadi selama berbulan-bulan. Umar juga membopong orang yang lemah hingga sampai ke negeri mereka (al-waie.id,21/11/18).

Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam sistem pemerintahan Islam menunjukkan betapa besar perhatian dan keberpihakan penguasa terhadap rakyat. Khalifah Umar juga membuat kebijakan saat kas negara tidak mencukupi dalam menghadapi krisis dengan meminta bantuan ke wilayah atau daerah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan. Umar pernah meminta bantuan kepada Gubernur Mesir, Syam, Irak dan Persia saat kas Baitul Mal tidak mencukupi.

Jika melihat potensi wilayah yang dimiliki oleh negeri ini rasanya begitu banyak kekayaan alam melimpah yang kita miliki, apakah itu dari hasil laut, tambang, hutan, pertanian dan perkebunan.

Dikutip dari Liputan6.com, dari perhitungan nilai cadangan SDA yang ada, nilai kekayaan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 200 ribu triliun (Liputan6.com,28/01.14).

Sayangnya kekayaan yang kita miliki tidak sepenuhnya kembali kepada rakyat. Buruknya tata kelola SDA dan adopsi sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan kekayaan negeri ini dinikmati hanya oleh segelintir orang.

Kita bagai anak ayam yang mati di lumbung padi. Maka wajar ketika para pembuat kebijakan menjadi bingung darimana kita akan peroleh dana untuk pelayanan kesehatan dan lainnya.

Kepedulian negara melalui penguasa sangatlah dibutuhkan dalam masa sulit seperti saat ini. Tentu kita tidak meginginkan satu demi satu rakyat tumbang akibat minimnya pembiyaan dalam layanan kesehatan. Tidak ada yang layak dikhawatirkan, apakah itu merugi atau menjadi bangkrut hanya karena mengurusi rakyat.

Jika kembali kepada cara pandang yang benar bahwa penguasa adalah  raa’in (pengurus rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya (HR Al Bukhari), maka masa sulit ini akan dapat kita lalui bersama. Kembali kepada syariat Islam adalah sebuah solusi paripurna atas krisis multidimensi yang membelit negeri ini.

*Tulisan ini adalah ‘Surat Pembaca atau Opini‘ kiriman dari pembaca. IDTODAY.CO tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.