Hanya Anies Capres yang Serius Mewujudkan Keadilan Hukum dan Keadilan Ekonomi
Politikus senior PKS H. Andy Azisi Amin, SE., M.Sc., mendorong Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus pemerasan yang diduga melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang sedang tersangkut perkara korupsi.
Dia juga mendorong lembaga penegak hukum lainnya serius dalam menegakkan hukum dan keadilan (law enforcement) kalau ingin Indonesia menjadi negara maju atau negara sejahtera (welfare state).
Karena law enforcement ini merupakan salah satu dari dua ciri negara maju.
“Semua negara maju, Jepang, Singapura Korea, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, negara-negara Nordik seperti Finlandia, Denmark, penegakan hukumnya berjalan dengan baik,” jelasnya kepada KBA News Minggu, 8 Oktober 2023.
Kriteria negara maju lainnya adalah terciptanya keadilan ekonomi. Dua hal tersebut juga sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Yaitu, kemanusiaan yang adil dan beradab (keadilan hukum) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (keadilan ekonomi).
“Makanya kalau Indonesia benar-benar mau menjadi negara maju, tidak ada cara lain laksanakan dua sila ini. Tentu dilengkapi dengan tiga sila yang lainnya,” jelasnya kepada KBA News Minggu, 8 Oktober 2023.
Karena dia menekankan sila kedua dan kelima dari Pancasila ini hanya negara yang bisa melaksanakannya. Penegakan hukum kalau diserahkan kepada swasta atau masyarakat akan menjadi chaos. Demikian pula keadilan ekonomi tidak akan terwujud kalau diserahkan kepada mekanisme pasar.
“Salah satu kegagalan pasar atau market failures adalah lahirnya ketimpangan ekonomi. Jadi (mekanisme pasar) enggak akan memperbaiki ketimpangan ekonomi. Karena itu penyakit (akibat) mekanisme pasar,” ucap master ekonomi jebolan University of Illinois, Urbana Champaign, Amerika Serikat ini.
Sejauh ini keadilan hukum dan keadilan ekonomi di Indonesia masih jauh dari harapan. Untuk ekonomi misalnya, dua ciri negara maju atau welfare state. Yaitu, pendapatan per kapita tinggi dan ketimpangan ekonomi rendah.
“Ketentuan dari Bank Dunia, IMF dan lain-lain, syarat suatu negara disebut negara maju apabila pendapatan per kapitanya di atas 12.750 US Dollar per tahun. Sementara kita stagnan dari tahun 2014 sampai sekarang sekitar 4.300 US Dollar. Peningkatannya rendah, hanya sedikit. Jadi jauh sekali dari 12.750,” paparnya.
Sementara ketimpangan ekonomi Indonesia juga sangat rendah merujuk indeks gini (gini ratio) pada skala 0 hingga 1 poin. 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.
“Rata-rata negara-negara sejahtera itu (gini rationya) 0,25. Sementara Indonesia 0,40. Timpang juga,” ungkap caleg DPRD DKI Jakarta dari Dapil IV Jakarta Timur: Matraman, Pulogadung, dan Cakung ini.
Karena itu pula, dia mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini. Sebab calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu berkomitmen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan.
“Saya mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena Pak Anies di mana-mana menyebut dua sila ini,” tegas pendiri Gerakan Konsumen Jadi Produsen ini.
Meski demikian, dia juga mendorong capres lain memberikan perhatian serius dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan ekonomi. “Itu kalau semua capres serius Indonesia mau jadi negara maju, tidak slogan saja,” tandasnya.
Sumber: Kbanews.com
