Berbagai kebijakan pemerintah Jokowi selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19 menimbulkan pro kontra.

Salah satu kebijakan Jokowi yang paling disorot saat ini yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini menadapat reaksi keras dari masyarakat. Pemerintah dituding mempermainkan Mahkamah Agung (MA) yang baru saja membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Selain itu, pemerintah juga dituding tidak memikirkan nasib rakyat. Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan saat masyarakat dilanda kesulitan akibat Covid-19.

Baca Juga:  BPJS Naik di Tengah Corona, Petinggi Gerindra: Rakyat Makin Sebal Sama Jokowi

Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule menyebut kebijakan pemerintah menyebut kebijakan pemerintah Jokowi sudah tidak bisa lagi dimaklumi.

“Berbagai aturan & kebijakan pemerintah dimasa pandemi sdh tak bisa lagi dimaklumi. Pajak tinggi, iuran BPJS dinaikkan, harga2 kebutuhan pokok meningkat. Disaat rakyat banyak kena PHK,” kata Iwan di akun Twitter-nya @IwanSumule, Jumat (15/5).

Iwan mengatakan, selama pandemi Corona, rakyat berhak untuk mendapatkan pangan dari pemerintah. Namun, bantuan itu justru dilabeli batuan sosial (bansos) dan bantuan presiden (banpres).

“Anehnya, pemerintah memberi hak rakyat, tp dilabeli “bansos” & “banpres”. Minta imunitas pula,” kata Iwan seraya memberikan dua pilihan, yakni mundur atau dimundurkan.

Sumber: pojoksatu

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan