Jubir Anies Dorong Politik Dibiayai Publik demi Kurangi Korupsi Gila-gilaan
Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, bicara terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Sudirman ingin pendataan partai politik masuk dalam anggaran negara supaya menekan tingkat korupsi di partai-partai.
“Pendanaan partai politik, agenda lama, butuh keberanian. Kita semua berhitung, 1% dari APBN saja Rp 3T. Rp 3T lebih dari cukup biaya politik,” kata Sudirman dalam acara seminar Indonesia Integrity Forum 2023 di Mandarin Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Ia mengatakan apakah politik tak lebih penting dari lembaga setingkat birokrat atau kepolisian. Menurutnya dengan pendanaan itu akan menciptakan efisiensi daripada partai harus berjalan dengan biayanya masing-masing.
“Apa politik tidak lebih penting dari tentara, birokrat, polisi? Sebenarnya lebih penting karena di hulu. Waktu rekrut tentara, pegawai negeri, polisi, bina mereka, dengan uang negara. Kenapa tidak? Jadi kita ingin dorong politik pakai publik money karena ini accountable, punya strategis dan akan kurangi korupsi gila-gilaan. Itu efisien daripada kita biarkan politik mahal dan partai cari jalan sendiri masing-masing,” ucapnya.
Sudirman mengatakan Anies akan mendorong UU Perampasan Aset sebagai efek jera. Pihaknya akan memulihkan peran KPK di masa mendatang.
“Kembalikan fungsi KPK pada masanya sebagai instrumen percepat, tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan,” kata Sudirman.
“Kita punya tujuh lembaga tinggi. Lima dari tujuh pimpinan lembaga masuk penjara dalam 10 tahun ini. Apa yang buat jenderal aktif dagang narkoba bertahun-tahun lamanya? Ini kita renungkan,” sambungnya.
Sudirman yakin Anies mampu memilih tim kabinet tanpa didominasi penuh parpol. Ia menyinggung di awal pemerintahan Presiden Jokowi di mana menteri-menteri kabinet terseleksi secara ketat.
“Walau memang betul kabinet iuran parpol tapi kita bisa tentukan kriteria. Waktu minta orang, kita tetapkan kriteria dan baru ditentukan parpol. Karena tidak dipungkiri ini kerja sama parpol, oleh karena itu partai dapat tempat. Tapi kita set the tone ingin bentuk kabinet baik, bersih,” ucap Sudirman.
“Dan menurut saya ini dilakukan Pak Jokowi awal-awal. Inget sebelum masuk kabinet semua nama di-screening KPK. Itu semua bisa dilakukan. Anies, Muhaimin sudah biasa negosiasi yang basisnya science. Kalau beliau bisa beri argumen baik ke pimpinan parpol, dominasi bisa kita hindari,” imbuhnya.
Sumber: detik.com
