Rencana Kementerian PUPR merenovasi rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang menelan biaya hingga Rp 6 miliar dianggap berlebihan.
Jurubicara Anies Baswedan, Surya Tjandra bahkan menganggap inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, sebagai bagian dari politisasi.
“Tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput, hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan,” ujar Surya lewat keterangan tertulisnya, Rabu (5/7).
Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini juga menyoroti sikap dua menteri yang langsung mengundang kontraktor rumput untuk memeriksa rumput JIS.
Padahal seharusnya yang bisa menilai tersebut layak atau tidak adalah FIFA. Artinya, tidak etis jika kemudian seseorang yang memiliki kepentingan bisnis justru diminta untuk memberikan evaluasi.
“Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya?” tanya dia.
Alumnus Universitas Leiden di Belanda ini juga mendapat kabar kalau PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai penanggung jawab JIS tidak diajak untuk melakukan inspeksi. Justru kunjungan langsung diambil alih pemerintah pusat dengan menggandeng PT Karya Rama Prima.
Surya menerangkan, JIS dibangun sepenuhnya oleh tenaga kerja anak bangsa dibantu konsultan Buro Happold, yang juga membangun Tottenham Hotspurs Stadium, di Inggris. Sehingga desainnya tentu mengikuti standar dan FIFA Stadium Guideline yang juga digunakan di Tottenham Hotspurs Stadium.
Jika alasan fasilitas parkir JIS kurang, Surya menyebut, FIFA Stadium Guideline tidak menyebut batas minimal parkir yang harus disediakan. Arahan umumnya adalah pada penggunaan transportasi publik dan modal split.
“JIS sendiri saat ini memiliki 1.200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP dan undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar, seperti RS Sulianti Saroso, Kemayoran dan Ancol,” ujar dia.
Atas dasar hal tersebut, Pemerintah diminta segera berhenti mempolitisasi JIS. Sebab selain bertentangan dengan akal sehat, juga potensi penghamburan keuangan negara.
“Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, demokrasi dirusak dan mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri,” tutupnya.
Sumber: Rmol.id
