PDI Perjuangan Tegaskan Dengar Aspirasi Masyarakat Terkait RUU HIP

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Foto: ANTARA/HO-DPP PDIP)

IDTODAY.CO – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP perjuangan selalu mengikuti perkembangan opini masyarakat terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Menyikapi hal tersebut, menurutnya, PDIP perjuangan bersikap tegas untuk tetap berpegang teguh terhadap kepribadian bangsa yang salah dengan tradisi gotong royong dan musyawarah dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat.

“Atas dasar hal tersebut, maka terkait dinamika, pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktek demokrasi Pancasila.” kata Hasto melalui pernyataan tertulis sebagaimana dikutip dari okezone.com (14/6/2020).

Hasto menyampaikan bahwa PDI Perjuangan setuju dengan penghapusan materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila.

Bahkan, lebih lanjut hasto menegaskan PDI perjuangan mendukung penambahan yang menegaskan pelarangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme.

“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Prof Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” ujarnya.

Baca Juga:  Sohibul Iman: Berhenti Berdebat Soal Pancasila, Kita Harus Maju Ukir Sejarah Baru!

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa berbagai pendapat mengenai RUU HIP menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa, dan adalah tindakan bijak bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog.

Di samping pula, ia apresiasi kecenderungan masyarakat untuk mengadakan kan dialog dalam penyelesaian masalah kebangsaan.

“Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila”, Pungkasnya.[Brz]

Baca Juga:  Laporan Rijal Kobar Terhadap Rieke Dan Hasto Hanya Digolongkan Aduan Masyarakat

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan