IDTODAY.COKetua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menegaskan kembali bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi harus dipahami secara dewasa dan cerdas dalam memahami dan menjaga iklim demokrasi yang sudah terbangun cukup baik.

Pernyataan tersebut merupakan respon atas laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada mantan Sekretaris BUMN M. Said Didu ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung pribadi Luhut. Padahal Said Didu telah melakukan klarifikasi.

Baca Juga:  Dikawal Sejumlah Aktivis, Jubir Luhut: Kita Masih Buka Pintu Maaf Untuk Said Didu

“Berdemokrasi itu butuh kecerdasan dan kewarasan,” ujar Iwan Sumule sebagaimana dikutip dari Rmol.id (1/5).

Ia menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan kriminalisasi dan bentuk pembungkaman pada kritik yang sebenarnya merupakan pilar demokrasi.

“Laporan Luhut ke polisi merupakan kriminalisasi dan upaya pembungkaman terhadap yang kritis,” tandasnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ia memastikan segenap aktivis ProDEM siap berada di samping Said Didu demi memastikan demokrasi tidak dikuasai pemerintah

Baca Juga:  Luhut Sebut Korban Corona Tak Sampai 500, PKS: Ini Bukan Bisnis Bang

“ProDEM tetap bersama Said Didu melawan kemungkaran ini,” tegas ketua DPP Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Iwan menyinggung mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra Zein yang memilih menjadi kuasa hukum Luhut dalam kasus ini. Padahal, basic-nya merupakan aktivis prodemokrasi.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan fanatisme buta yang sarat kepentingan dan mencederai YLBHI sebagai lembaga yang mengaku turut memperjuangkan demokrasi di Indonesia, membela kaum tertindas, dan menjadi tempat para aktivis mengadu, serta meminta perlindungan hukum dari kekejaman rezim.

Baca Juga:  Laba Emiten Tambang Milik Luhut Melesat 218%, Apa Pemicunya?

 “Ini justru jadi menjijikan ketika mantan Ketua YLBHI malah jadi pembela “pembunuh” demokrasi,” pungkas Iwan Sumule.[brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan