Barang Bukti Korupsi Bansos, Mensos Risma Tetiba Rotasi Pejabat dan Lampu Hijau Wapres
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di gedung Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023). Ternyata KPK menemukan barang bukti berupa dokumen terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.
“Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (24/5/2023).
Ali mengatakan, tim penyidik telah menyita seluruh barang bukti tersebut untuk dianalisis. Sehingga KPK dapat mengusut tuntas kasus ini. “Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara,” ujar Ali.
Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.
Meski demikian, mantan direktur utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero M Kuncoro Wibowo diduga terjerat dalam kasus ini. KPK pun telah meminta pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap Kuncoro.
PT BGR merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan itu diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH.
Selain Kuncoro, KPK juga sudah mencegah lima orang lainnya ke luar negeri. Mereka adalah Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto; VP Operation PT BGR, April Churniawan; Ketua Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren; Tim Penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdani; dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada, Richard Cahyanto.
Adapun Kuncoro Wibowo juga sempat menjabat sebagai dirut PT Transjakarta. Akan tetapi, dia telah mengundurkan diri dari jabatan itu per 13 Maret 2023. Padahal, Kuncoro duduk sebagai dirut PT Transjakarta baru dua bulan, sejak 11 Januari 2023. Saat itu, dia menggantikan Mochammad Yana Aditya.
Tiba-Tiba Rotasi
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan sempat mendapatkan kabar pegawainya yang diduga terlibat korupsi bansos untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021. Dengan modal informasi itu, dia melakukan rotasi pegawai terkait agar tidak memiliki jabatan strategis maupun ditempatkan di kantor pusat Kemensos.
“Nah, karena itu, kemudian ada info ini (pegawai direktorat lain) yang (diduga) terlibat (korupsi), langsung saya pindah ke suatu tempat yang dia tidak megang keuangan yang berat,” kata Risma kepada awak media di kantornya, Rabu (24/5/2023).
Dia menjelaskan, rotasi yang dilakukan terhadap beberapa orang itu untuk meminimalkan risiko. Terutama, upaya itu untuk menghindarkan dirinya dari pemeriksaan.
“Yang jelas itu sudah gak ada semua staf itu di kantor pusat. Itu saja. Saya pindah, karena kalau ada salah kan saya harus periksa,” ujar dia.
Ditanya dari jabatan apa maupun dirotasi ke mana, Risma enggan menjawabnya. Pun dengan jumlah orang yang diduga terlibat. Menurut dia, info itu hanya dia dengar secara selintas dan tidak bisa diinformasikan kepada awak media.
Selain adanya rotasi kepada pegawai terkait, dia juga mengatakan ada pegawai lain yang menempati posisi non job. Pasalnya, jika langsung memberitahu dugaan yang ada, dia khawatir dituntut balik.
“Saya memang ada yang saya nonjobkan. Makanya itu, ya sudah, yang penting dia tidak pegang yang strategis,” kata mantan Wali Kota Surabaya itu.
Lampu Hijau dari Wapres
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk KPM Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Ma’ruf mendukung KPK mengusut tuntas kasus tersebut jika memang ditemukan penyimpangan. Ini disampaikannya seusai KPK menggeledah gedung Kemensos pada Selasa (23/5/2023) malam.
“Kalau ada penyimpangan kita ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu. Saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai, sampai ketemu datanya benar atau tidak benar,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Ma’ruf mengatakan, pemerintah saat ini juga terus memperbaiki sistem pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk pengawasannya. Karena itu, dia berharap ke depan tidak ada lagi penyimpangan dari program bantuan sosial.
“Kita kan pemerintah itu terus memperbaiki sistem dan secara terus-menerus kemudian melakukan pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap bantuan bantuan itu,” ujar Ma’ruf.
Sumber: Republika
