Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philip J Vermonte mengungkapkan bahwa biaya satu kali survei politik berkisar antara Rp 500-700 juta.
“Kira-kira survei itu saya kira sekitar Rp 500-600 (juta), paling banyak 700 Rp (juta) tergantung respondennya 1.000-1.200,” ujar Philip dalam acara Gaspol! Kompas.com dikutip Kamis (18/5/2023).
Biaya yang tinggi tersebut, kata Philip, lebih banyak untuk biaya logistik survei di seluruh Indonesia. Sebab, untuk mendapatkan data yang akurat melalui random sampling, survei harus mencakup seluruh Provinsi di Indonesia.
“Misalnya kalau kamu nih kalau bikin survei random, salah satu provinsi harus kena, misalnya Papua. Papua kan wilayahnya luas, random respondennya yang kamu tarik ada di pegunungan Jaya Wijaya,” kata dia.
“Atau, misalnya respondennya di-random ketemunya kabupatennya jauh-jauh, misalnya di Jateng ada yang di Magelang, ada yang di mana yang jauh,” sambung Philip.
Oleh sebab itu, mahalnya ongkos survei bukan untuk kantong pribadi peneliti survei, melainkan untuk biaya penyelenggaraan itu sendiri.
“Jadi mahalnya di logistik, angkanya itu uangnya habis untuk pelaksanaan. Tapi orang mikir lembaga survei biaya segitu untuk dia semua, padahal ada pengeluaran yang mahal-mahal,” kata dia.
Di sisi lain, Philip mengatakan ada pilihan survei yang lebih murah biayanya, yaitu menggunakan metode telepon.
Akan tetapi, metode telepon tersebut tidak memiliki akurasi data yang baik seperti survei data lapangan yang lumrah dilakukan.
“Jadi ada survei telepon, jadi dia ngambil sampelnya dari populasi yang ada di buku telepon, itu mungkin lebih murah tapi akurasi lebih rendah,” kata Philip.
“Karena mungkin kayak HP ada list-nya, kalau telepon itu kan yang ada di rumah, berarti yang masih ada yang semakin kecil yang namanya ada di buku telepon,” pungkas dia.
Sumber: kompascom
