Peneliti, Kartu Prakerja Kayak “Jaka Sembung” Naik Ojek
IDTODAY.CO – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai Konsep Kartu Pra Kerja yang dikeluarkan presiden Jokowi di “launching” diwaktu yang tidak tepat.
Menurutnya, seharusnya kartu tersebu diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal bukan saat pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).
Kartu Pra Kerja bisa membantu Indonesia untuk menyiapkan SDM yang unggul dengan memberikan pelatihan online ataupun offline. Namun untuk saat ini, peluncuran kartu tersebut tidak perlu dilakukan apalagi harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang.
“Ini kayak “Jaka Sembung” naik ojek (nggak nyambung), karena korban PHK sekarang enggak perlu dikasih pelatihan secara online gitu ya,” terangnya dalam diskusi online bertajuk “Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah Paket Corona ala Pemerintah RI”, sebagaimana dikutip dari Rmol.id (12/4/2020).
Yudistira berpendapat masyarakat lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai penopang kehidupan mereka di saat darurat seperti saat ini. bukan Kartu Pra Kerja yang baru bisa “diuangkan” setelah mengikuti pelatihan.
“Jadi ini yang sedang kita gugat, bahwa ini kan orang butuh makan, bukan butuh pelatihan. Apalagi secara online. Di mana pekerja informal bahkan formal juga sebagian belum terbiasa melakukan pelatihan secara online,” jelasnya.
Yudistira menegaskan bahwa latihan secara online dengan banyak proses tidak akan bisa berjalan efektif.
“Jangan sampai ada pelatihan untuk pelatihan online karena masih banyak juga yang kemudian skill digitalnya masih terbatas gitu. Ini disuruh login, disuruh daftar, dan segala macam,” tandas Bhima.[brz]
