IDTODAY.CO – Menteri yang berkinerja rendah, pembuat gaduh, dan yang memanfatkan jabatan untuk meningkatkan elektabilitas, layak direshuffle.

“Menteri yang berkinerja rendah sebenarnya banyak. Di antarany, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Jumat (12/11/2021).

Ida Fauziyah, tidak ada solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19. Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangannya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia.

Kata Jamiluddin, Budi Gunadi Sadikin juga tidak cukup menonjol dalam penanganan Covid-19. Sebagai Menteri Kesehatan, seharusnya ia yang terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Nyatanya, peran itu justru diambil Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.

Tjahjo Kumolo juga adem-adem ayem. Tidak ada gebrakan monumental terkait reformasi birokrasi. Bahkan gaung revolusi mental sudah tidak terdengar.

Ia juga menilai, Johnny Gerard Plate juga tidak berbuat banyak dalam membenahi bidang komunikasi, khususnya sistem komunikasi Indonesia belum ada. Sungguh mengerikan, negara seluas ini tidak mempunyai sistem komunikasi Indonesia.

Selain itu, komunikasi publik yang buruk selama pandemi Covid-19 seharusnya menjadi tanggung jawab Johnny Gerard Plate. Namun peran itu tidak pernah diambil over, sehingga masalah komunikasi publik tetap dipegang Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Syahrul Yasin Limpo sampai sekarang belum dapat mewujudkan kemandirian pangan. Impor pangan justeru terus meningkat. Padahal salah satu target Presiden Joko Widodo adalah terwujudnya kemandirian pangan.

Jamiluddin mengatakan, menteri yang membuat gaduh juga layak direshuffle. Diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sosial Risma, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mereka ini justeru menambah beban presiden akibat tindakannya yang membuat gaduh.

Baca Juga:  Dugaan Luhut Bisnis PCR, Bahlil: Abang-abang Sudahlah, Jangan Berepisode Terlalu Lama

“Menteri yang memanfaatkan jabatannya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas juga layak di reshuffle. Sebab, sangat sulit memisahkan jabatan sebagai menteri dan calon presiden saat berkomunikasi dengan rakyat,” jelasnya.

Karena itu, menteri yang memang ingin mencalonkan diri pada pilpres 2024 sebaiknya di reshuffle. Sebab konsentrasi sudah pasti akan terbagi sebagai menteri dan sebagai calon presiden. Padahal sumpahnya hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai menteri.

“Semua menteri tersebut layak di reshuffle. Hany saja, bila dilakukan reshuffle seyogyanya bukan sekedar pemerataan pembagian jabatan. Kalau ini yang dilakukan, tentu tidak ada gunakan reshuffle,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional.com

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan