Politisi PDIP Ungkap Kebusukan Jokowi, Masinton Pasaribu: Dia Silau dengan Hasil Survei

Politisi PDIP Ungkap Kebusukan Jokowi, Masinton Pasaribu: Dia Silau dengan Hasil Survei (Foto: Istimewa)

Perlahan tapi pasti, politisi PDIP mulai berani mengusik eksistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika tadinya kader PDIP membela mati Presiden Jokowi, kini sebagian sudah berbalik badan.

Satu-persatu politisi PDIP mulai mengungkap kebusukan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaan.

Jokowi dianggap tak rela melepas kekuasaan, karena merasa sangat nyaman atas fasilitas melimpah yang didapat.

Salah satu politisi PDIP yang berani bicara blak-blakan itu adalah Masinton Pasaribu.

Sebagai mantan aktivis, Masinton menyebut Jokowi ‘silau’ atas hasil survei kepuasan publik.

“Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021 covid dan apa segala macam. Pola penanganan covid baik dan dipuji-puji orang itu iya,” kata Masinton di Jakarta, Minggu (29/10/2023).

“Kemudian ia melanjutkan, ini lagi-lagi silau dengan yang namanya approval rating,” imbuhnya.

“Approval rating atau tingkat keputusan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi,” sambungnya.

Masinton lalu membenarkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan covid.

“Karena rakyat memilih presiden untuk dia bekerja, tapi apakah rakyat setuju jika presiden ditambah periodenya, tentu tidak,” kata Masinton.

Menurutnya, hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, nabrak aturan, maka rakyat menolak, maka tertolak ketiga periode itu.

Baca Juga:  Peta Pilpres 2024 versi SMRC: Prabowo-Puan Berduel dengan AHY-Airlangga

“Apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah, iya. Walaupun kita memperdebatkan angkanya,” ucapnya.

“Berapa persennya kita masih bisa perdebatkan itu benar tidak di atas 70 persen,” imbuhnya.

“Apakah rakyat menghendaki kalau presiden menambah periode atau menunda pemilu, tidak kata rakyat,” tegas Masinton.

Diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan.

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan ‘Pak Lurah’.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

“Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” ujar Hasto.

Menurut Masinton, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait capres-cawapres telah dirancang untuk melanggengkan kekuasaan.

Diketahui MK telah mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut berarti kepala daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun, dapat maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kini Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (36) belum lama ini diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Dan putusan MK itu mengonfirmasi apa yang saya sampaikan Juni 2022 lalu. Artinya apa? Bahwa putusan MK ini, bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini Dirancang besar untuk melanggengkan politik kekuasaan,” kata Masinton.

Ia menegaskan persoalan putusan MK tersebut tidak sekadar bicara capres-cawapres.

“Hari ini ada ancaman yang sangat serius terhadap amanat reformasi dan tegaknya konstitusi dan demokrasi kita,” katanya.

“Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi putusan MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan melanggengkan kekuasaan itu tadi,” tegasnya.

Kemudian dikatakan Masinton putusan MK tersebut bukan putusan atas nama konstitusi.

“Tapi itu putusan kaum tirani yang menggunakan tangan-tangan MK. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kita semua tidak ada kepastian dalam menyelenggarakan proses demokrasi,” tegasnya.

Menurut Masinton, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyayangi Presiden Jokowi.

Kemudian dikatakan Masinton ia tidak tahu sayang tersebut terbalaskan atau tidak.

Mulanya Masinton menyebutkan bahwa dinamika politik saat ini rawan membenturkan antara Presiden Jokowi dengan Megawati.

“Ini situasinya rawan, goreng menggoreng. Orang sekarang seakan-akan memperhadapkan antara Pak Jokowi dengan keluarga Teuku Umar,” kata Masinton.

Kemudian dikatakan Masinton bahwa bahwa hubungan keduanya baik. Ia menyebutkan bahwa Megawati menyayangi Presiden Jokowi.

“Nggak ada (Perpecahan), Gitu lho, Bu Mega itu selalu sayang sama Pak Jokowi. Tapi nggak tahu Pak Jokowi masih sayang nggak nggak sama Bu Mega,” tegasnya.

Masinton lalu memperingatkan untuk tidak coba-coba memperhadapkan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi.

Selanjutnya ia mempertanyakan apakah Presiden Jokowi masih sayang dengan Megawati Soekarnoputri.

“Halo Pak Jokowi, saya Masinton Pasaribu. Bu Mega selalu cinta dan sayang sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sayang nggak ya sama Bu Mega, masih sayang nggak? Saya berharap sih masih sayang,” tandasnya.

Sumber: tribunnews.com

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan