Anies Bicara KPK Hanya Tangani Kasus Besar, Singgung Pendanaan Politik
Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyoroti tentang korupsi di Indonesia. Anies mengatakan ada beberapa hal yang membuat kasus korupsi merajalela.
“Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya korupsi, paling tidak ada tiga alasan terjadinya: karena kebutuhan, karena keserakahan, karena sistem,” kata Anies dalam sambutannya di acara US-Indonesia Investment Summit, Mandarin Oriental Jakarta, Menteng, Selasa (24/10/2023).
Anies mengatakan saat ini KPK hanya fokus kepada kasus-kasus yang besar, padahal ada kebiasaan yang mampu membuat hal ini kian masif. Ia menyinggung bagaimana Pemprov DKI Jakarta yang mampu menaikkan gaji para karyawannya supaya sejahtera.
“Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, itu bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar. Kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi,” ucap Anies.
“Banyak pegawai pemerintah yang gaji atau gaji bulanannya terlalu rendah sehingga tidak bisa bertahan hidup. Dan hal ini perlu diatasi. Kami mencoba melakukan itu di Jakarta, sekarang pegawai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan hal yang setara dengan rekan mereka di sektor swasta. Sehingga korupsi-korupsi kecil yang pasti menimpa masyarakat sehari-hari bisa diatasi,” ungkapnya.
Alasan kedua lantaran keserakahan, Anies menyinggung bagaimana reformasi melalui hukum peradilan. Menurutnya tata kelola pemerintahan harus segera diperbaiki.
“Kita mereformasi sistem pemilu kita, kita mereformasi sistem kepartaian kita, kita mereformasi pemerintahan terpusat menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi,” ucap Anies.
“Dan pendanaan partai politik, pendanaan politik, dan pendanaan pemilu bukanlah hal baru. Banyak negara demokrasi di seluruh dunia telah menangani masalah ini. Dan mereka mempunyai banyak pendekatan berbeda dalam memecahkan masalah itu,” sambungnya.
Ditemui terpisah, Anies menjelaskan pendanaan partai politik yang dimaksud. Ia menyebut kerap kali kegiatan politik yang berurusan dengan pendanaan pada akhirnya membebankan anggota di tingkat daerah.
“Jadi apa yang kemudian terjadi? Biaya yang senyatanya ada, kita semua seakan tutup mata, seakan-akan tidak mau tahu itu ada atau tidak, pokoknya yang penting jalan, beban itu ada pada siapa? Ada pada DPW, DPC, DPD semua punya beban bagaimana menjalankan kegiatan organisasi,” kata dia.
“Apakah nanti negara membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya dan lain-lain itu bagian dari diskusi yang harus dilakukan,” pungkasnya.
Sumber: detik.com
